Panglima Aksi Bela Islam 4 November, H munarman SH tidak peduli dengan janji Presiden Jokowi yang katanya akan menuntaskan kasus dugaan penistaan agama yang menjera cagub DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). "Presiden suka bohong, tidak bisa dipegang janjinya." kata MUnarman kepada Rakyat Merdeka.

Bekas Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) ini, justru ingin menuntut Presiden jokowi untuk membuktikan pernyataannya yang menuding ada aktor politik yang menunggangi aksi 4 November lalu itu.
"Siapa yang menuduh dia wajib membuktikan", sambungnya. Berikut ini pernyataan Munarman selengkapnya;

PRESIDEN BILANG AKSI 4 NOVEMBER LALU DITUNGGANGI AKTOR POLITIK. BENAR ITU?
Komentar saya singkat saja ya, kaedan hukum positif maupun kaedah hukum Islam, siapa yang menuduh dia yang wajib membuktikan. Jadi tolong buktikan jangan cuma ngomong apalagi berbohong ya. Kalaus ekedar Presiden cuma ngomong doang semua bisa jadi Presiden akhirnya ya, gitu.

LALU PERTEMUAN DENGAN KETUA MPR MALAM ITU, KALAU BOLEH TAU APA SAJA YANG DIBICARAKAN?
Ya, MPR berjanji akan mengawal kasus ini. Dan mendorong Presiden betul-betul memperhatikan konstitusi. Dalam sumpah Presiden itu ada salah satunya menegakkan hukum kan, kalau hukum tidak ditegakkan berarti seorang penista agama, pelaku kejahatan. Itu artinya Presiden sudah melanggar konstitusi. MPR berupaya menekan aspek itu saya kira.

SEBELUMNYA KETUA MPR SEMPAT MEMPERBOLEHKAN PESERTA AKSI NGINAP DI MPR. KOK MALAM ITU TIBA-TIBA DILARANG. ADA APA SEBENARNYA?
Semalam itu ya, ternyata seluruh opsi-opsi vital negara pengamanannya diambil alih oleh TNI/Polri. Penjagaan gedung-gedung diambil alih TNI Polri, semalam itu statusnya darurat. Cuma tidak diumumkan saja, darurat militer artinya.

KENAPA ANDA KATAKAN DARURAT MILITER?
Ya karena DPR/MPR mestinya berdaulat untuk mengatur areanya sendiri, gedungnya sendiri. Karena diambil alih, mereka tidak berhak lagi membuat keputusan sendiri. Itu sebetulnya darurat militer, cuma darurat militer tidak formal, tidak resmi. Karena itu semalam Ketua MPR dan beberapa anggota DPR akhirnya menyatakan maksimal yang dapat diupayakan adalah untuk membantu mengawasi proses ini.

TERKAIT KEPULANGAN SELURUH PESERTA AKSI, ADAKAH KENDALA SEJAUH INI?
Alhamdulillah ini pada pulang semua. Kecuali ada yang tercecer satu-dua lagi. Kalau kemarin itu di gedung DPR/MPR yang tercecer,dia kan ikut rombongan utamanya, ada yang 5 bus, tujuh bus, 20 bus, cuma yang tertinggal, yang tercecer itu.

LALU APA LANGKAH YANG AKAN DIAMBIL GERAKAN NASIONAL PENGAWAL FATWA MUI (GNPF-MUI) SETELAH AKSI KEMARIN?
GNPF MUI menyuarakan kepada seluruh rakyat Indonesia di berbagai kota untuk melakukan aksi mulai besok ya, melakukan aksi-aksi di kota masing-masing.

UNTUK APA?
Untuk menunjukan kalau ini bukan persoalan pilkada, ini persoalan bangsa, persoalan penegakkan hukum yang berlaku di seluruh wilayah hukum Indonesia. Kita serukan seluruh daerah, seluruh kota-kota untuk melakukan aksi, aksi memprotes kepada Presiden, bahwa Presiden harus menegakkan hukum. Kita serukan itu. Jika Presiden juga tidak menanggapi, kita undang seluruh masyarakat Indonesia lagi, mungkin lebih besar dari tanggal 4 kemarin.

TAPI PRESIDEN KAN SUDAH JANJI KASUS AHOK AKAN TUNTAS DALAM DUA MINGGU?
Suka bohong, tidak bisa dipegang janjinya presiden. Presiden suka bohong, susah pegang janjinya.

JADI KAPAN RENCANA TURUN DEMO LAGI?
Pertama dulu yang kita serukan, kota-kota masyarakat Indonesia. Di seluruh kota-kota yang ada di Indonesia untuk melakukan aksi. Kita lihat apa tanggapan Presiden,dan kemudian kita akan lihat evaluasi nani. Kita akabn umumkan kapan seruan untuk melakukan aksi nasional algi secara terpusat gitu.

ADA YANG MENILAI AKSI KEMARIN KESANNYA HANYA AJANG REKREASI SAJA, APA TIDAK ADA LANGKAH YANG LEBIH MENGGIGIT?
Ya kita ini kan rakyat, rakyat kan hanya bisa itu. Kalau diminta lebih bukan rakyat dong. Kalau kita menggunakan mekanisme konstitusi kan itu politisi. Anggota parlemen dong gitu. Rakyat tidak ada kuasa, rakyat hanya menyuarakan.

APA BENAR, MAU BIKIN SKENARIO 98 TERULANG, JIKA AHOK TIDAK TURUN?
Tidak ada skenario, bukan sedang membuat skenario ini, kita sedang menuntut penegakkan hukum

JADI APA KONSEKUENSI YANG AKAN DITERIMA PRESIDEN, JIKA AHOK TETAP TIDAK DITAHAN DALAM DUA MINGGU KE DEPAN?
Kalau tidak diindahkan, nanti kita informasikan. Belum kita tentukan, karena banyak pihak, ini bukan persoalan dari satu kelompok tapi semua persoalan, semua elemen bangsa. Jadi tentu saja ini dievaluasi oleh selurugh elemen bangsa. Bahkan saya perlu kasih tahu kepada anda ya, semalam itu longmarch dari depan istaba sampai Gedung DPR/MPR itu Menteri Agama pun ikut. Perlu anda tahu itu ya. Menteri Agama pun ikut, ikut turun ke jalan ya.

Poskan Komentar

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.

 
Top